gold price: Re: [mediacare] Presiden jangan seenaknya batasi BBM bersubsidi

Bung Lisman yb.,

terimakasih untuk pendapatnya. Australia sebagai negara maju

terkait ini agak out of context, dsiana saya yakin perjuangan lawan

neoliberalisme ada pada bidang-bidang lain. Tentang RI, baik kita

simak usul Tim Indonesia Bangkit waktu SBY-JK naikan harga BBM

begitu kabinetnya terbentuk. Maaf tidak punya kontak pada TIB itu.

Aspek ekonomis dan kultural dalam pemakain motor yang memang

sangat marak ialah kemajuan lambat bangsa kita dari bangsa yang

mengayuh sepeda menjadi a nation of motorbikers. Tentu dengan

segudang konsekuensinya. Pemangkasan anggaran "untuk dikorupsi"

akan sangat menolong subsidi BBM agar dinikmati oleh rakyat dan

perekonomiannya yang sudah sekian lama dijadikan tumbal

"pembangunan" oleh Orba sampai sekarang.

Sejak Orba memang neoliberalisme sepertinya sudah sebuah

keniscayaan untuk Indonesia. Namun misalnya "ekonomi pasar

tertutup" bisa digunakan, setelah kuat baru pelanpelan dibuka.

Contohnya India, dan Iran.

RPr

Lisman Manurung <lismanm@yahoo.com> wrote:

Pendekatan yang layak digunakan untuk mengurangi
subsidi bahan bakar, juga perlu dilihat dari tidak
efisiennya penggunaan BBM kita saat ini. Lihat
bagaimana orang saat ini memilih untuk mengkonsumsi
BBM daripada menghematnya.

Peningkatan penggunaan sepeda motor salah satunya
adalah karena BBM kita yang murah. Harga BBM yang
murah ini tentu karena subsidi.

Berbeda dengan di Indonesia, di Australia BBM dijual
dengan harga yang jauh lebih mahal dari di Indonesia.
Sehingga di sana menggunakan motor umumnya lebih
merupakan aktifitas sport. Saat ini di sana harga BBM
adalah sekitar AUD $ 1.35 s/d 1.45. Harga memang
berubah-ubah sesuai dengan keputusan SPBU
masing-masing. Jadi jika dirupiahkan sekitar Rp.
11.000,-. Jangan lupa, di sana BBM tidak disubsidi,
tetapi justru dibebani pajak oleh negara. Negara
membebankan sekitar 40 % pajak. Jadi harga non subsidi
sekitar Rp. 7.000,- Dengan demikian, jika dibandingkan
dengan di Indonesia, subsidi BBM sudah cukup tinggi.

Tudingan bahwa hanya neo-liberalis yang selalu
mendorong kenaikan BBM adalah keliru. Australia bukan
penganut neo-liberal. Jadi tanpa neo-liberalisme,
subsidi yang berlebihan akan mendorong terjadinya
konsumsi yang eksesif. Ingin bukti? Lihat begitu
ramainya saat ini orang-orang tua-muda di sore hari
keluar rumah, mencari udara segar dengan mengendarai
motor. Andaikata harga BBM lebih tinggi, maka sebagian
besar orang akan cenderung jalan kaki saja menghirup
udara segar. Dan tentu udara akan lebih segar.

Jadi, diskusi yang luas mengenai perlunya strategi
menghemat BBM sangat kita perlukan, entah siapapun
yang akan jadi presiden nanti. Jadi presiden yang
manapun yang akan terpilih, janganlah menipu rakyat
bahwa seolah-olah kita ini adalah negeri yang masih
sangat kaya minyak. Cadangan minyak di perut bumi RI
juga sudah menipis banget.

Banyak orang yang tidak tahu bahwa cadangan BBM kita
yang siap pakai cuma cukup untuk dikonsumsi untuk 40
hari. Bahkan pernah sangat menipis dan mendekati angka
cukup hanya untuk konsumsi 2 minggu. Bayangkan jika
dunia tiba-tiba dilanda perang. Tanpa ikut
berperangpun ratusan ribu penduduk negeri kita akan
segera mati karena kehabisan BBM. Sedangkan
Australia, yang tidak punya tambang minyak sebanyak
kita, memiliki cadangan minyak di tangki-tangki
penimbunan cadangan BBM mereka untuk mencukupi
kebutuhan selama 270 hari.

Adalah bagus jika strategi pengurangan subsidi bukan
menjadi isu politik, tetapi isu ketahanan bangsa.
Artinya, semua pihak sama-sama 'ngeh' untuk mencari
cara terbaik bagaimana menjadikan penggunaan BBM
justru tidak menjadi kontra produktif karena
disubsidi. Jangan lupa, subsidi itu artinya semua
orang Indonesia, kaya miskin, tua dan muda menanggung
beban atas penggunaan secara eksesif BBM.

--- Rudy Patirajawane <rprajawane@yahoo.com> wrote:

> Sudah "suratan takdir" kabinet SBY-JK yang semua
> ekonomnya berhaluan neoliberal untuk menolong pasar
> untuk berbuat semaunya, untuk mereka rakyat hanya
> SDM, penganggur, pensiunan, mereka yang belum atau
> tidak produktif, yang mereka sangat enggan
> memberikan pertolongan. Namun sangat nyata juga
> diantara pembantunya banyak yang punya potensi besar
> menjadi kuda-kuda Troya, kendati Golkar bilang akan
> mendukung lagi SBY-JK pada tahun 2009. Sikap PDIP
> sangat pas membela masarakat menengah bawah pemakai
> premium dan solar.
>
> Presiden jangan seenaknya batasi BBM bersubsidi
>
> Tanggal : 09 Feb 2008 Sumber : Harian
> Terbit
> JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Unikversitas
> Paramadina, Muhammad Djamiluddin Ritonga curiga
> bahwa langkah yang dilakukan para pembantu SBY
> membatasi penggunaan premiun dan solar terkait
> dengan pemilu 2009. "Ada usaha dari anak buah SBY
> untuk meruntuhkan populeritas dia sebagai presiden
> sehingga rakyat tidak memilihnya lagi dalam pemilu
> mendatang," katanya kepada Harian Terbit, Sabtu
> (9/2).
> Indikasi ke arah itu, lanjut dia, jelas terlihat
> karena kabinet SBY berasal dari berbagai partai
> (pelangi-red) dimana satu sama lain memiliki
> kepentingan berbeda. Selain itu, para pemakai
> premium dan solar adalah masyarakat kelas menengah
> ke bawah yang nota bene adalah sebagian besar dari
> rakyat Indonesia.
> "Jadi, saya melihat membatasi penggunaan premiun
> dan solar bersubsidi ini adalah untuk memancing
> masyarakat marah. Kalau sudah de-mikian, tentu pada
> pemilu nanti mereka tidak mau memilih SBY kembali
> menjadi presiden. Ini yang harus diwaspadai SBY,"
> kata Djamiluddin.
> Untuk itu, ia mengingatkan Presiden SBY agar
> berhati-hati dan jangan seenaknya menyetujui
> kebijakan para pembantunya yang menyangkut rakyat
> kecil. Soalnya, kata Djamiluddin, rencana pemerintah
> membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
> bersubsidi jenis premiun dan solar bukan hanya tak
> populer tetapi sudah melanggar UUD 1945 dimana
> negara mempunyai kewajiban melindungi rakyatnya.
> Selain itu, ada pasal yang menyebutkan bahwa air,
> tanah dan kekayaan alam di dalamnya dikelola negara
> dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
> Sementara itu Fraksi PDIP DPR mengingatkan
> pemerintah agar tidak melakukan pembatasan konsumsi
> Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebelum masalah
> itu dibicarakan dengan DPR. Soalnya, pembatasan
> subsidi tersangkut Anggaran Pendapatan Belanja
> Negara (APBN) yang pembahasannya dilakukan
> pemerintah bersama DPR.
> Sekretaris FPDIP, Bambang Wuryanto mengatakan,
> pemerintah tidak bisa seenaknya membatasi konsumsi
> premium dan solar bersubsidi karena persoalan
> persoalan subsidi sudah dibicarakan pemerintah
> bersama DPR ketika membahas RAPBN 2008. "Kalau ingin
> membuat kebijakan baru, pemerintah harus bicarakan
> dengan DPR. Ini keputusan UU yang harus dipatuhi
> pemerintah," kata dia.
> Bambang mengaku, Komisi VII DPR yang membidangi
> energi tidak diajak pemerintah berbicara mengenai
> pengurangan konsumsi premium dan solar bersubsidi.
> Pihaknya baru mengetahui halitu dari media massa.
> "Tidak bisa begitu karena ini menyangkut APBN yang
> harus dibahas bersama," ketua dia.
> Pembahasannya, kata Bambang, baru bisa dilakukan
> April sebab jadwalnya memang demikian. Karena itu,
> pemerintah harus bersabar sampai April. "Seandainya
> dalam pembahasannya nanti DPR tidak setuju dengan
> kebijakan itu, pemerintah juga tak bisa memaksakan
> diri," kata dia.
> Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi VI DPR,
> Ario Bimo menilai bahwa kebijakan pemerintah
> melakukan pembatasan konsumsi premiun dan solar
> bersubsidi adalah kebijakan grasa grusu. Harusnya
> pemerintah memikirkan dampak yang harus ditanggung
> rakyat dengan kebijakan tersebut. "Jangan rakyat
> yang sudah susah semakin susah. Kebijakan pemerintah
> membatasi konsumsi premium dan solar bakal
> menimbulkan efek domino," kata dia.
> Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan
> Sejahtera (FPKS) DPR, Mahfud Siddiqh menilai bahwa
> kebijakan pemerintah tersebut tak populer. Malah dia
> mengingatkan pemerintah menghitung dampak yang bakal
> ditimbulkan dengan kebijakan itu. "Jangan satu
> persoalan teratasi tetapi dampaknya menimbulkan
> banyak masalah baru. Jadi, pemerintah harus menempuh
> jalan yang resikonya kecil terhadap rakyat," kata
> dia.
> Mahfud mengingatkan pemerintahan Susilo Bambang
> Yudhoyono-Muhamad Jusuf Kalla (SBY-JK) untuk
> bertindak tidak gegabah. "Jangan buat persoalan baru
> karena masih banyak persoalan bangsa yang belum
> terselesaikan," kata dia.
> Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Sutan
> Bhatoegana juga mengingatkan pemerintah tidak
> membatasi konsumsi BBM bersubsidi sebelum masalah
> ini dibicarakan dengan DPR. "Niat pemerintah itu
> pasti baik. Tetapi, aturannya sebelumkebijakan itu
> dijalankan, pemerintah harus berbicara lebih dahulu
> dengan DPR," kata dia. (art)
>
>
> ---------------------------------
> Looking for last minute shopping deals? Find them
> fast with Yahoo! Search.

__________________________________________________________
Looking for last minute shopping deals?
Find them fast with Yahoo! Search. http://tools.search.yahoo.com/newsearch/category.php?category=shopping