gold price: [mediacare] Re: [Bhinneka Tunggal Ika] Fwd: Mohon dukungan Petisi, SEGERA!!

Saya setuju dan mendukung bahwa syarat domisili untuk seorang kandidat di daerah yang diwakilinya harus diberlakukan. Tidak hanya untuk DPD tapi juga DPR RI dan DPRD.

Tapi soal pencalonan individual dari seseorang berlatar belakang partai, saya masih bertanya-tanya, berapa banyak anggota DPD sekarang ini yang tidak menggunakan jaringan salah satu atau dua partai untuk mendapatkan suara ketika pemilu 2004 kemarin?

Apakah pemberi suara untuk kandidat DPD murni pendukung calon individu karena mereka sudah muak dengan partai ? Pengalaman saya mengikuti kampanye para kandidat di DKI pada pemilu 2004 lalu menunjukkan hal yang berbeda.

Saya setuju bahwa partai-partai sekarang ini banyak berisi orang brengsek, tapi benarkah bahwa calon-calon individu lebih diinginkan rakyat ?

Mestinya DPD juga harus berani mengusulkan aturan bahwa dalam system pemilu 2009 nanti harus dibuat aturan bahwa seseorang yang memilih calon dari partai, maka pilihannya untuk calon individu menjadi gugur dan sebaliknya, dari sana kita baru bisa menilai apakah rakyat indonesia ingin menggunakan system partai atau pencalonan individu.

Salam,

Mulyandari-APKP

ninoy aja <ninoy_ngo@yahoo.com> wrote:

Petisi bisa dilihat di :
- detik.com (Rabu, 20/2/08)
- Koran Tempo (Jum'at, 22/2/08)
- Koran Kompas hal 10 dan Media Indonesia hal 4 (Sabtu, 23/2/08)
- Koran The Jakarta Post (Minggu/Senin besok)

Note: forwarded message attached.

Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
Date: Fri, 22 Feb 2008 17:08:11 -0800 (PST)
From: ninoy aja <ninoy_ngo@yahoo.com>
Subject: Mohon dukungan Petisi, SEGERA!!
To: dewa krois <dewasafar@yahoo.co.id>,
Jemeke Amahoru <ema_mydear@yahoo.co.id>, Azky Fatayat <azky@adkasi.org>,
LK3 Banjarmasin <lk3@indo.net.id>,
Mariatul Aisyiah <alifa_06@telkom.net>, Rini Suroyo <srs@cbn.net.id>,
Puspa Indonesia <puspaindonesia@yahoo.co.id>,
Sri Mastuti <sri_mastuti2000@yahoo.com>,
Angela Anindita <angela_anindita@yahoo.com>,
Rena Herdiyani <rena_herdiyani@yahoo.com>,
Euis Cigugur <euis99@plasa.com>, ami <ami@demos.or.id>,
Soraya Devi <zdzdevi@yahoo.com>, Inspiritinc <dian@inspiritinc.net>,
Titiana Adinda <titianaadinda@yahoo.co.id>,
Maria Goreti <mariagoreti_tamen@yahoo.co.id>,
Nurmawati Bantilan <ndbsulteng@yahoo.com>,
Mardiana Indraswati-kom6 <indras2005@yahoo.com>,
ely Mahmudah <ely_mhd@yahoo.com>, Emy Sahertian <amnesi27@yahoo.com>,
Ery Sandra Amelia Moeis <erysandraamelia@yahoo.com>,
Maria Margaretha Bhubhu <Etha_mb@yahoo.com>,
Elizabeth Delima <elizabeth.delima@formin.fi>,
"elkaparamita_67@yahoo.com" <elkaparamita_67@yahoo.com>
CC: Mariaulfah Anshory <mariaulfah_anshor@yahoo.com>,
Onaria Simanjuntak <onaria.simanjuntak@feminagroup.com>,
Solidaritas Perempuan <soliper@centrin.net.id>,
Firliana Purwanti <f.purwanti@hivos.or.id>, Ida Noor <idanoor@yahoo.com>,
Yasva Bengkulu <yasva@bengkulu.wasantara.com>,
Bieba Baely <kukusan_6a@yahoo.com>,
Mari Marhamah Hasbullah <marimarhamah@yahoo.com>,
Shita Laksmi <s.laksmi@hivos.or.id>, "G.K.T.Ninati" <thomm016@planet.nl>,
gadis <gadis.ranty@gmail.com>, ola siahaan <ola.siahaan@gmail.com>,
Maesy Angelina <m.angelina@hivos.or.id>,
"H. Nursyamsa DPD Kaltim" <nursyamsa_hadis@yahoo.com>,
Atashendartini Habsjah <atas_hendartini@yahoo.com>,
Ikatan Bidan Indonesia <ppibi@cbn.net.id>,
Elizabeth Koesrini <ibethkoesrini@yahoo.com>,
nila farida <faridanila99@yahoo.com>,
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia <pbidi@idola.net.id>,
Inayah GD <positivemovement_ina@yahoo.com>,
ienna Daeng Barang <iennartscooter_db@yahoo.co.id>,
Indonesia Muda <indonesia_muda@gmail.com>,
Institutperempuan Bandung <institut_perempuan@yahoo.com>,
Iswanti Imadei <antiswa2000@yahoo.com>, Emilia Az <emiliaaz@yahoo.com>,
Suster Bandung <irena_osu@yahoo.com>

Dear all,

Tentang perkembangan revisi UU Pemilu sampai Kamis malam saat dengar pendapat Pansus Pemilu DPR dan pemerintah, so far bagus karena tidak ada satupun fraksi yang berani menolak pasal yang terkait dengan upaya untuk peningkatan keterwakilan perempuan, apalagi ruang sidang sampai balkon penuh dengan aktifis perempuan sampai sidang selesai pk.01 dini hari.

Namun demikian masih ada yang tidak menggembirakan tentang DPD RI, karena sangat merugikan dan menodai demokratisasi di Indonesia karena mengancam
prinsip bikameral, terkait syarat pencalonan anggota DPD yang dirumuskan oleh Pansus dan disepakati oleh hampir semua fraksi.

Ada hal yang krusial dalam pencalonan DPD dari UU Pemilu tahun 2003, yakni :

1) dimungkinkannya mencalonkan diri dari unsur Partai Politik
2) dihapuskannya syarat domisili bagi calaon DPD

Hal ini tentu sangat mencederai proses demokratisasi dan konstitusi kita, karena ada beberapa hal yang dilanggar dan menjadi ancaman kedepan :

1. UU No.10/2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan pasal 53 yang menjamin HAK RAKYAT untuk terlibat dalam proses pembahasan peraturan, sementara proses pembahasan UU Pemilu sangat tertutup dan sulit diakses.

2. DESENTRALISASI TERANCAM. Upaya amanat reformasi untuk mengurangi kekuatan pusat dengan salah satunya melalui lembaga DPD yang diwakili oleh 4 orang DPD/propinsi menjadi cerminan penyeimbang kekuasaan DPR yang selama ini belum mampu mewujudkan pemerataan keadilan atas pembangunan di Indonesia. Jika syarat domisili dihilangkan, terbayang akan semakin banyak "orang pusat" dan "orang berduit" menguasai suara kepentingan daerah. Akan selalu ada perbedaan "kualitas" secara sejarah dan physikologi seseorang dalam mewakili daerah, misalnya saya tinggal di Jakarta menjadi anggota DPD Papua, bagaimana saya mampu memahami persoalan Papua? Ini akan mempersulit juga para konstituen dalam mengawasi pekerjaan wakilnya yang dari luar Papua.

3. POTENSI KONFLIK DAN DISINTEGRASI. Hal no.3 akan membuka peluang konflik di daerah ataupun merenggangkan hubungan daerah dan pusat, keputusan berpotensi lebih elitis dan akan mendorong perpecahan bahkan potensi disintegrasi. Bagaimanapun kasus Papua dan Aceh masih berproses dan pemerintah harus membuktikan kesungguh-sungguhan dalam "mengobati" luka hati banyak daerah yang pembangunannya masih tertinggal.

4. KETERWAKILAN PEREMPUAN di DPD RI yang saat ini mencapai 21% (DPR RI hanya 11%) akan terancam dan dipertaruhkan, karena bagaimanapun perempuan sudah bisa menunjukan kemampuannya dipilih secara independen dengan peraihan suara yang lebih besar dan lebih legitimasi daripada caleg parpol (DPD hanya 4 orang dari peraihan suara se-propinsi, caleg DPR hanya harus merebut suara 1 dapil (daerah pemilihan) yang dalam 1 propinsi bisa ada 2-3 dapil.

Oleh karena kami dari Pokja Keterwakilan Perempuan dan Koalisi Pemilu mengajak anda semua untuk bisa memberikan dukungan terhadap PETISI MENOLAK PARPOL MASUK KAMAR DPD untuk usaha bisa mempengaruhi proses keputusan paripurna DPR RI tentang UU Pemilu pada Selasa 26 Februari 2008. Petisi terlampir, dukungan anda akan sangat berarti untuk menentukan DPD sebagai lembaga yang independen dari muatan kepentingan partai politik.

Ajaklah keluarga,saudara, kerabat untuk mengirimkan petisi ini melalui email atau fax yang tertera di petisi. Mari tetap semangat untuk perubahan!!

Salam hangat,

Nia Sjarifudin
Pokja perempuan

Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.