gold price: [mediacare] Mencari Penyebab Bentrokan TNI dan Polri

Minggu, 24 Februari 2008

[mediacare] Mencari Penyebab Bentrokan TNI dan Polri

24/02/08 20:29

Mencari Penyebab Bentrokan TNI dan Polri

Oleh Hisar Sitanggang

Jakarta (ANTARA News) - Pertikaian antara "sekelompok" anggota TNI
dan Polri yang hanya dipicu masalah sepele, seperti tersinggung dan
masalah pribadi masing-masing anggota, makin kerap terjadi.

Belakangan, bentrokan itu bukan lagi hanya menggunakan sangkur, tapi
senjata-senjata api pun mulai saling menyalak.

Digunakannya senjata api itu bisa dilihat dari contoh kasus
penyerangan "sekelompok" prajurit Yonif 731/Kabaressy ke Mapolres
Maluku Tengah pada Sabtu (2/2).

Serangan dilakukan pada subuh hari, seperti layaknya metode
penyerangan militer; serang saat lawan lengah. Ketika itu, para
anggota TNI menyerang dengan menggunakan senapan serbu, granat dan
mortir.

Pascaserangan itu, dua anggota polisi dan seorang prajurit TNI
tewas, sementara lima anggota TNI dan Polri lainnya dilarikan ke
Ambon karena menderita luka-luka sangat serius.

Pertikaian di Maluku Tengah itu hanya satu contoh dari sekian banyak
kasus bentrokan TNI dan Polri, yang tentu memakan korban dan harta
benda.

Beberapa contoh kasus bentrokan di tahun 2007, di antaranya adalah
penyerangan sejumlah anggota TNI atas anggota polisi lalu- lintas
Polres Mimika, pertikaian anggota TNI dengan anggota Polres Bantaeng
(Sulsel), bentrokan anggota Yonif 732/Benau dengan anggota polisi
Maluku, bentrokan antara anggota marinir dan polisi di Lampung, dan
kasus penyerangan kantor Mapolsek Polewali (Sulbar) oleh anggota
Yonif 721/Makkasau.

Pada September 2002, kasus bentrokan yang menyita perhatian banyak
pihak di Indonesia adalah penyerangan anggota Linud-100/Putera Setia
terhadap markas kepolisian setempat. Penyerangan itu mengakibatkan
kematian anggota polisi dan warga yang kebetulan berada di lokasi
kejadian.

Pascabentrokan tersebut, Kasad Jenderal Ryamizard Ryacudu ketika itu
langsung mengambil tindakan yang sangat keras, yakni memecat 20
anggota Linud dan membekukan batalion lintas udara kebanggaan
masyarakat Sumut itu.

Meski kemudian diaktifkan lagi menjadi Brigif 100, namun para
anggotanya diambil dari berbagai Kodam di luar Kodam I Bukit
Barisan, sementara anggota Linud-100 yang lama disebar ke berbagai
satuan di luar wilayah Kodam I Bukit Barisan.

Tindakan tegas itu ternyata tidak menghilangkan pertikaian, dan
tetap terulang di berbagai tempat lainnya.

Mengenai penyebab pertikaian itu, berkembang banyak pendapat,
termasuk menyebutkan masalah kesejahteraan sebagai akar
permasalahannya.

Menhan Juwono Sudarsono bahkan pernah mengatakan bahwa perbedaan
tingkat kesejahteraan antara prajurit TNI dan Polri sebagai salah
satu akar permasalahannya.

Sepele

Pemicu awal bentrokan itu kerap masalah sepele, seperti masalah
pribadi atau pacar.

Namun seiring tekad pemerintah untuk membangun militer dan
kepolisian yang profesional, banyak pihak menyebut hal itu tidak
bisa dibiarkan dan harus dicarikan penyebabnya.

Marsekal Djoko Suyanto saat menjabat Panglima TNI telah menyebutkan
bahwa masalah kesejahteraan adalah salah satu faktor penyebab
bentrokan, namun itu bukan yang utama.

Jika demikian, apa sebenarnya penyebab utama bentrokan antara
anggota TNI dan Polri?

Senior TNI yang juga dikenal dengan pemikiran-pemikiranya, Suaidy
Marasabessy, mencoba menganalisa lebih rinci tentang penyebab
bentrokan itu dari faktor internal dan eksternal kedua institusi itu.

Dalam analisa dia, ketika TNI dan Polri tidak lagi berada di bawah
satu komando, masing-masing anggotanya merasa tidak perlu saling
menghormati antaratasan dengan bawahan. Ini adalah salah satu faktor
internal penyebab bentrokan itu.

Selain itu, menurut mantan Kasum TNI yang sekarang menjadi pengurus
DPP Partai Hanura itu, terdapat kesenjangan penerimaan fasilitas
saat melakukan tugas di tengah masyarakat akibat adanya perbedaan
akses, dan hal itu berpotensi menumbuhkan kecemburuan.

Masalah internal lainnya adalah pola pembinaan dan komunikasi
antarinstitusi di tingkat lapangan yang kurang intensif dan
ekstensif, pola penanganan pelanggaran yang berbeda (Polri
menerapkan pertanggungjawaban bersifat pribadi, sedang TNI
menerapkan pertanggungjawaban komando), serta adanya rasa kesetiaan
korps yang berlebihan tanpa diikuti pertemuan antarintitusi (TNI dan
Polri) pada tingkat lapangan.

Masalah eksternal yang mempengaruhi bentrokan TNI dan Polri adalah
karakter masyarakat yang emosional dan suka berkelahi, seperti di
Maluku.

Karakter masyarakat itu dan penurunan tingkat kesejahteraan
masyarakat disebutkannya bisa berdampak terhadap karakter
prajurit/bhayangkara.

Karena itu, bentrokan TNI dan Polri itu perlu diminimalkan dengan
memperbaiki tingkat kesejahteraan prajurit agar mereka dapat hidup
layak, serta adanya latihan secara berkesinambungan, baik latihan
satuan yang dibiayai APBN maupun atas prakarsa komandan satuan.

Ia juga menyarankan agar antarpimpinan satuan (TNI dan Polri) di
daerah dilakukan pertemuan berkala, termasuk olahraga bersama,
kegiataan keagamaan bersama atau kegiatan saling mengunjungi.

Namun ia menekankan bahwa harus ada tindakan tegas terhadap pimpinan
yang lalai dalam melaksanakan tanggung jawab pembinaan untuk
menimbulkan efek jera, agar tanggung jawab komando betul- betul
dilaksanakan sesuai filosofi "setiap denyut prajurit hanya dapat
diketahui oleh komandannya".

Kalangan lainnya menambahkan bahwa pola tindakan tegas ini juga
perlu diatur lebih tegas lagi oleh negara, karena adanya perbedaan
hukum, yakni TNI dikenakan hukum militer, sedang terhadap polisi
berlaku hukum sipil.

Selain ketimpangan kesejahteraan antara anggota TNI dan polisi, hal
lain yang perlu dituntaskan negara adalah siapa yang berwenang
atas "wilayah abu-abu" yang terdapat di antara fungsi pertahanan dan
keamanan, sehubungan adanya pembagian tugas, yakni TNI sebagai alat
pertahanan negara dan Polri sebagai alat hukum dan penegak keamanan
dalam negeri.(*)

http://www.antara.co.id/arc/2008/2/24/mencari-penyebab-bentrokan-tni-
dan-polri/